AD/ART

 

Normal0falsefalsefalseEN-USX-NONEX-NONE

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERHIMPUNAN KLINIK DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER INDONESIA (PKFI)

 

MUKADIMAH

Melalui serangkaian pertemuan, curah pendapat dan diskusi, terbentuklah wacana diantara para dokter, pakar ilmu kesehatan masyarakat, pakar kedokteran pencegahan dan pakar kedokteran komunitas, pakar kesehatan masyarakat, pakar kedokteran  keluarga, serta para  penanggungjawab  Klinik dan Balai pengobatan di Indonesia yang bertujuan untuk menyamakan visi, misi, persepsi dan aspirasi perihal terselenggaranya  Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perorangan  yang tercapai (accessible), terjangkau (affordable), dan bermutu (qualified) sehingga menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan di Indonesia  dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang setinggi-tingginya, maka dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi serta dengan memohon limpahan rahmat dan ridha dari Tuhan Yang Maha Esa, pada tanggal 14 Mei 2008 di Surabaya, terbentuklah Perhimpunan Klinik Medis Indonesia (PKMI), yang kemudian pada Musyawarah Nasional Perhimpunan Klinik Medis Indonesia di Jakarta disepakati menjadi Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI), dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

 

ANGGARAN DASAR

PERHIMPUNAN KLINIK DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER INDONESIA (PKFI)

 

BAB I

NAMA , RUANG LINGKUP , TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

Nama

(1)    Perkumpulan ini bernama Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia, disingkat PKFI.

(2)    Dalam hubungan Internasional dipakai nama Indonesian Association of Clinics and Primary Health Care Facilities disingkat IACP.

 

Pasal 2

Ruang Lingkup

(1)    Klinik terdiri dari Klinik Pratama dan Klinik Utama yang merupakan  fasilitas pelayanan kesehatan, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan, yang menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.

(2)    Fasilitas Kesehatan Primer terdiri dari Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dan  pelayanan kesehatan masyarakat sertaPraktek Mandiri Dokter Pelayanan Kesehatan Primer.

Pasal 3

Tempat Kedudukan dan Waktu

(1)    PKFI didirikan pada tanggal 22 September 2008 di Surabaya, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

(2)    Pengurus Pusat PKFI berkedudukan di Ibukota Negara.

 

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Azas

PKFI berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 5

Tujuan

(1)    Menghimpun serta memadukan  klinik, fasilitas pelayanan kesehatan primer dan praktek dokter mandiri  perorangan di Indonesia, dengan menghormati kedaulatan masing-masing.

(2)    Mengupayakan  penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat yang mudah dicapai, terjangkau dan bermutu.

(3)    Membela dan memperjuangkan kepentingan klinik dan kepentingan fasilitas pelayanan kesehatan primer sebagai suatu lembaga dan upaya pelayanan kesehatan dalam hal kesejahteraan, perlindungan hukum dan regulasi.

BAB III

 

USAHA

 

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan perhimpunan, PKFI melakukan usaha :

(1)    Menggalang, memadukan  dan mempererat hubungan antar klinik dan antar fasilitas pelayanan kesehatan primer termasuk praktek mandiri dokter perorangan sehingga saling mendukung dan menunjang, untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang baik.

(2)    Membina hubungan dengan Pemerintah dan Institusi serta pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya.

(3)    Menyelenggarakan upaya-upaya untuk peningkatan mutu pelayanan klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan primer.

(4)    Mengadakan kegiatan lain yang sah  untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 7

Keanggotaan Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia terdiri dari:

(1)    Anggota Biasa, yaitu Klinik Pratama, Klinik Utama, Puskesmas dan Praktek Mandiri Dokter Pelayanan Kesehatan Primer.

(2)    Anggota Luar Biasa, yaitu perorangan yang mempunyai minat yang besar  dan pengetahuan yang cukup tentang klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan primer.

(3)    Anggota Kehormatan, yaitu lembaga atau perorangan yang berjasa besar dalam pengembangan organisasi PKFI.

BAB V

 ORGANISASI

Pasal 8

Struktur Organisasi

(1)    Organisasi PKFI terdiri dari  Badan Legislatif, Badan Eksekutif dan Badan atau Panitia Khusus.

(2)    Badan Legislatif adalah Musyawarah Nasional,  Musyawarah Wilayah,  Rapat Anggota dan  Rapat Kerja.

(3)    Badan Eksekutif adalah Pengurus Perhimpunan, ditingkat Pusat adalah Pengurus Pusat  (PP-PKFI), ditingkat Propinsi adalah Pengurus Wilayah (PW-PKFI), dan ditingkat Kabupaten/Kota adalah Pengurus Cabang (PC-PKFI), dengan masa bakti 5 (lima) tahun.

(4)    Badan Khusus atau Panitia Khusus adalah badan atau panitia yang dibentuk oleh Badan Legislatif atau Badan Eksekutif untuk suatu kepentingan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 9

Struktur Kepemimpinan

(1)    Organisasi PKFI terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang.

(2)    Pengurus Pusat adalah Badan Eksekutif tertinggi yang bertanggung jawab untuk dan atas nama organisasi.

Pasal 10

Kekuasaan

(1)    Kekuasaan  organisasi berada pada Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah, dan Rapat Anggota Cabang, sesuai dengan tingkatannya.

(2)    Kekuasaan tertinggi organisasi ada pada Musyawarah Nasional (Munas).

(3)    Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah, Rapat Anggota Cabang diadakan setiap 5 (lima) tahun.

(4)    Musyawarah Nasional mengesahkan AD-ART organisasi, memilih dan menetapkan Pengurus Pusat dan merumuskan serta menetapkan arah dan  kebijakan organisasi.

 

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 11

Pendanaan dan keuangan organisasi diperoleh dari:

(1)    Uang pangkal,

(2)    Iuran anggota,

(3)    Usaha-usaha  organisasi,

(4)    Sumbangan dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

 

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 12

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKFI  hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional.

BAB  VIII

 

PEMBUBARAN

Pasal 13

(1)    Pembubaran organisasi PKFI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional PKFI yang khusus diadakan untuk keperluan itu.

(2)    Musyawarah Nasional dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota  biasa dan luar biasa.

(3)    Pembubaran dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

(4)    Musyawarah Nasional dimaksud pada ayat(1) menetapkan dan mengatur harta kekayaan milik organisasi.

 

BAB IX

PENUTUP

Pasal 14

Berita Kesehatan
Agenda Acara

Saat ini tidak ada agenda

Berita Organisasi