Peran Asosiasi Fasyankes dalam JKN

Peran Asosiasi Fasilitas Kesehatan Dalam Jaminan Kesehatan Nasional :
1. Membuat kesepakatan / negosiasi tentang besarnya pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan untuk setiap wilayah dengan BPJS di wilayah tersebut.
2. Mensosialisasikan hasil kesepakatan tentang besaran pembayaran kepada anggota masing-masing.
3. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan tentang besaran pembayaran pelayanan kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan; dan menyelenggarakan rapat Forum sesuai kebutuhan
4. Penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment) dilakukan berdasarkan usulan dari Asosiasi Fasilitas Kesehatan, Organisasi Profesi Kesehatan, dan BPJS Kesehatan
5. Dalam menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh Fasilitas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Penyelesaian Keberatan. Tim sebagaimana dimaksud terdiri dari unsur Dinas Kesehatan dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan

 

Penjelasan Peran :

1. Membuat kesepakatan / negosiasi tentang besarnya pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan untuk setiap wilayah dengan BPJS di wilayah tersebut :
a. Besarnya pembayaran kepada fasilitas kesehatan untuk setiap wilayah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BPJS dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan di wilayah tersebut.
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional)
b. Besaran pembayaran yang dilakukan BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan di wilayah Fasilitas Kesehatan tersebut berada serta mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri. Asosiasi Fasilitas Kesehatan untuk Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional)
c. Kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan dilakukan antara BPJS Kesehatan dengan perwakilan Asosiasi Fasilitas Kesehatan di setiap provinsi. Dalam hal besaran pembayaran tidak disepakati oleh asosiasi fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan maka besaran pembayaran atas program Jaminan Kesehatan sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
(Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional)
d. Forum Asosiasi Fasilitas Kesehatan bertugas :
1) melakukan negosiasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mengenai besaran pembayaran pelayanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan penyelenggara jaminan kesehatan nasional; dan
2) Dalam melakukan negosiasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan : PERSI, ASKLIN, dan PKFI untuk membahas tarif INA-CBG’s bagi rumah sakit dan klinik utama; dan ADINKES, ASKLIN, dan PKFI untuk membahas tarif kapitasi bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdiri atas Puskesmas, praktik perorangan dokter/dokter gigi, klinik pratama, dan rumah sakit kelas D Pratama. Negosiasi untuk membahas tarif kapitasi untuk pertama kali dibawah koordinasi ADINKES dan untuk selanjutnya ditunjuk koordinator lain secara bergantian.
3) Tarif kapitasi bisa mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
(Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 455/MENKES/SK/XI/2013 Tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan)

2. Mensosialisasikan hasil kesepakatan tentang besaran pembayaran kepada anggota masing-masing :
Forum Asosiasi Fasilitas Kesehatan bertugas: mensosialisasikan hasil kesepakatan besaran pembayaran kepada anggota masing-masing. (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 455/MENKES/SK/XI/2013 Tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan)
Besaran Kapitasi dan Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s) ditinjau sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan)
 
3. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan tentang besaran pembayaran pelayanan kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan; dan menyelenggarakan rapat Forum sesuai kebutuhan
Dalam melaksanakan tugas, Forum Asosiasi Fasilitas Kesehatan mempunyai fungsi :
1) memberikan masukan dan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan tentang besaran pembayaran pelayanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan; dan
2) menyelenggarakan rapat forum sesuai kebutuhan
(Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 455/MENKES/SK/XI/2013 Tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan)

 4. Penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment) dilakukan berdasarkan usulan dari Asosiasi Fasilitas Kesehatan, Organisasi Profesi Kesehatan, dan BPJS Kesehatan
Dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya, Menteri berwenang melakukan:
1) penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment);
2) pertimbangan klinis (clinical advisory);
3) penghitungan standar tarif;
4) monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan.
Penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment) dilakukan dalam rangka pengembangan penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan untuk peningkatan mutu dan efisiensi biaya serta penambahan Manfaat jaminan kesehatan.
Penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment) dilakukan berdasarkan usulan dari Asosiasi Fasilitas Kesehatan, Organisasi Profesi Kesehatan, dan BPJS Kesehatan.
(Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional)

 5. Dalam menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh Fasilitas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Penyelesaian Keberatan. Tim sebagaimana dimaksud terdiri dari unsur Dinas Kesehatan dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan.
- Perpanjangan kerja sama antara Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan setelah dilakukan rekredensialing.
- Rekredensialing dilakukan dengan menggunakan kriteria teknis dan penilaian kinerja yang disepakati bersama.
- Rekredensialing dilakukan paling lambat (tiga) bulan sebelum masa perjanjian kerja sama berakhir.
- Fasilitas kesehatan dapat mengajukan keberatan terhadap hasil kredensialing dan rekredensialing yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota.
- Dalam menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh Fasilitas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Penyelesaian Keberatan yang terdiri dari unsur Dinas Kesehatan dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan
(Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor 71 Tahun 2013 Tentang  Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional)

Berita Kesehatan
Agenda Acara

Saat ini tidak ada agenda

Berita Organisasi