KMK RI No 455/MENKES/SK/XI/2013 Ttg ASOSIASI FASILITAS KESEHATAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ASOSIASI
FASILITAS KESEHATAN

KESATU : Asosiasi fasilitas kesehatan yang akan melakukan
negosiasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan dalam rangka Sistem Jaminan Sosial Nasional
meliputi:
1. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)
sebagai perwakilan asosiasi rumah sakit;
2. Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia
(ADINKES) sebagai perwakilan pusat kesehatan
masyarakat (Puskesmas) dan praktik perorangan
bidan;
3. Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) sebagai perwakilan
klinik; dan

4. Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Primer Indonesia (PKFI) sebagai perwakilan klinik dan
praktik perorangan dokter/dokter gigi.

KEDUA : PERSI, ADINKES, ASKLIN, dan PKFI sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kesatu bergabung dalam Forum
Asosiasi Fasilitas Kesehatan.

KETIGA : Dalam melakukan negosiasi dengan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan:
1. PERSI, ASKLIN, dan PKFI untuk membahas tarif INACBG’s
bagi rumah sakit dan klinik utama; dan
2. ADINKES, ASKLIN, dan PKFI untuk membahas tarif
kapitasi bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang
terdiri atas Puskesmas, praktik perorangan
dokter/dokter gigi, klinik pratama, dan rumah sakit
kelas D Pratama.

KEEMPAT : Negosiasi untuk membahas tarif INA-CBG’s sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Ketiga angka 1 dibawah
koordinasi PERSI.

KELIMA : Negosiasi untuk membahas tarif kapitasi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Ketiga angka 2 untuk pertama
kali dibawah koordinasi ADINKES dan untuk selanjutnya
ditunjuk koordinator lain secara bergantian.

KEENAM : Forum Asosiasi Fasilitas Kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
1. melakukan negosiasi dengan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan mengenai besaran
pembayaran pelayanan kesehatan kepada fasilitas
kesehatan penyelenggara jaminan kesehatan nasional;
dan
2. mensosialisasikan hasil kesepakatan besaran
pembayaran kepada anggota masing-masing.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Keenam, Forum Asosiasi Fasilitas Kesehatan
mempunyai fungsi:
1. memberikan masukan dan pertimbangan kepada
Menteri Kesehatan tentang besaran pembayaran
pelayanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan; dan
2. menyelenggarakan rapat forum sesuai kebutuhan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2013
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NAFSIAH MBOI

3 Desember 2013

_PRINT

Berita Kesehatan
Agenda Acara

Saat ini tidak ada agenda

Berita Organisasi